Gaji Kecil, HAKIM se Indonesia Siap Mogok! Sementara, Guru Honor Terima Rp100.000/bln

Hakim Daerah Serukan Mogok Sidang, Hakim Agung Gayus Minta Bersabar
Jumat, 23/03/2012 05:04 WIB

Jakarta Hakim daerah menyerukan aski mogok sidang karena sudah 4 tahun gaji hakim tidak naik dan 11 tahun tunjangan tidak meningkat. Hakim agung Gayus Lumbuun meminta para hakim tersebut bersabar karena Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Mahkamah Agung (MA) sedang melakukan lobi kenaikan kesejahteraan hakim dengan cara yang elegan.b"Kita berharap para hakim mau sabar dan menahan diri (untuk tidak demo/mogok bersidang) sambil menunggu prosesnya. Kita menyadari nasib kesejahteraan hakim yang selama 4 tahun tidak naik gaji, tidak seperti PNS lain," kata Gayus saat dihubungi, Kamis (22/3/2012) malam.

Lebih lanjut Gayus menjelaskan bahawa keluhan para hakim sudah disampaikan kepada Komisi III DPR dan mereka sudah memproses itu antara pemerintah, DPR dan MA. "Itu yang saya ikuti itu di Komisi III," ucap Gayus. Menurut Gayus, semua hakim di Indonesia mempunyai hak untuk mengeluarkan dan memperjuangkan haknya. Hakim di seluruh Indonesia juga mempunyai martabat dan integritas tinggi. "Tetapi, hendaknya tidak dengan cara-cara mogok dan sebagainya dan seharusnya hakim menaati dan menjaga hakim yang martabat dan berintegritas tinggi," tegas Gayus

Menurut Gayus, bukan hanya hakim di pengadilan negeri Aceh yang menyampaikan keluhananya, tetapi hampir seluruh hakim yang ada di Indonesia yang menyamapaikan keluhan tersebut. "Yang jelas kita sudah menyampaikan keluhan-keluhan hakim daerah tidak hanya hakim di PN Aceh, tetapi hakim daerah lainnya, seperti Sumsel, NTT," ungkap Gayus menyudahi pembicaraaan.

Seperti diketahui, seruan aksi mogok sidang ini dilontarkan oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Aceh Tamiang, Sunoto. "Benar kami akan melakukan mogok sidang. Jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak kunjung memperhatikan gaji pokok hakim yang lebih rendah dari gaji pokok PNS, kami siap menggalang kekuatan untuk mogok sidang," kata Sunoto. "Kami setiap hari dipanggil Yang Mulia. Tapi kesejahteraan jauh di bawah PNS," ungkap Sunoto menandaskan.
http://news.detik..com/read/2012/03/...rsabar?9911012



Duh, Gaji Guru Honorer Cuma Rp100 Ribu Sebulan
Kamis, 23 Pebruari 2012 23:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG - Gaji guru honorer di Serang, Provinsi Banten, masih di bawah upah minimum kabupaten, sehingga pemerintah harus mengalokasikan dana untuk kesejahteraan mereka. "Saat ini gaji guru honorer antara Rp100 ribu sampai Rp200 ribu per bulan, atau di bawah upah minimum kabupaten (UMK) Serang sebesar Rp1,2 juta per bulan," kata Sekretaris Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Serang Odjat Sukardjat di Serang, Kamis (23/2).

Menurut dia, gaji yang diterima guru honorer itu tentu tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga selama sebulan, terlebih saat ini harga-harga naik. Meskipun gaji di bawah UMK, mereka para guru bersemangat mengajar guna meningkatkan pembangunan manusia.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus memberikan kesejahteraan bagi guru honorer dengan meningkatkan anggaran. Selama ini, kata dia, pemerintah daerah tak memiliki anggaran untuk tunjangan terhadap guru honorer. "Pemerintah daerah hanya mampu memberikan tunjangan guru honorer alakadarnya karena keterbatasan dana itu," ujarnya. Ia menyebutkan, jumlah guru honorer di Kota Serang tercatat 3.886 orang dan dibagi dengan kategori satu sebanyak 67 orang dan kategori dua 3.601 orang.

Bahkan, mereka para guru honor ada yang mengabdikan 10 sampai 15 tahun karena ingin diangkat menjadi status pegawai negeri sipil (PNS). "Kami merasa prihatin gaji guru honorer Rp100 sampai Rp200 ribu dan sama saja melecehkan profesi tenaga pendidik," katanya. Ia menjelaskan, saat ini dunia pendidikan dan masyarakat membutuhkan para guru honorer karena banyak sekolah-sekolah kekurangan guru.
http://www.republika.co.id/berita/pe...0-ribu-sebulan

-----------------

Negara ini memang terlalu besar dan penduduknya banyak, jadi agak sulit mengalokasikan dana negara (APBN/APBD) dengan baik dan effektif. Asal tahu saja, setiap tahunnya dana APBN dan APBD itu rata-rata sekitar 60%-nya hanya habis untuk bayar gaji pegawainya. Di pusat, malahan tambah berat lagi, karena ditambah beban harus membayar cicilan bunga dan utang. Lalu yang tersisa, sekitar 15%-nya, itulah yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek layanan publik. Celakanya lagi, proyek-proyek itu masih di korupsi lagi rata-rata 30 sampai 40%-nya. Maka yang tersisa tak seberapa banyak.

Makanya ada usulan, effisiensi APBN dan APBD itu, jangan di fokuskan pada sisi penerimaannya saja. Seharusnya, itu pengeluaran negara (expenditure), juga di atur sedemikian rupa sehingga hanya yang betul-betul manfaat saja yang dikeluarkan. Jumlah PNS misalnya, kenapa tak dikurangi secara bertahap sehingga tersisa dibawah 1 juta orang saja? Pola tender proyek, kenapa tak lebih tranparan lagi dan diawasi ketat untuk mencegah korupsi? Lalu daftar kebutuhan barang Pemerintah misalnya, apa perlu mobil dinas setiap tahun berganti baru? Juga perjalanan dinas Pejabat itu, kenapa tak dihapuskan saja? Lalu sebagai gantinya, di dalam struktur gaji si Pejabat .. diberikan tunjangan transport pengganti uang perjalanan Dinas, yang diberikan secara ketat?

dadoel 23 Mar, 2012