Setelah SBY Jatuh, Maka UUD 1945 Harus Dikembalikan dan Dibentuklah Pemerintahan Tran

JAKARTA- Mahasiswa dari berbagai daerah akan mengepung Istana Negara, Selasa depan (27/3). Tercatat ada ribuan mahasiswa dari berbagai mahasiswa dari 128 kampus dan 21 daerah.

Sesuai dengan maklumat yang ditelurkan dalam Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia yang digelar di Kampus USNI, Jakarta Selatan bulan Januari lalu, aksi ini dilakukan sebagai aksi mogok nasional untuk menurunkan rezim SBY-Boediono mahasiswa juga menegaskan bahwa SBY-Boediono melanggar empat pilar bangsa, yakni Proklamasi, Pembukaan 1945, Pancasila dan Trisakti yakni berdaulat di politik, berdikari di ekonomi dan berkepribadian dalam budaya.

Menurut Koordinator Komite Aksi Rakyat Teritorial, Bungas Thomas Fernando Duling, perjuangan mahasiswa merupakan perjuangan yang murni. Oleh karenanya, gerakan ini harus didukung.

"Mendukung bersatunya mahasiswa dan rakyat. Keyakinan ini didasari karena mereka berjuang atas nama rakyat. Ada diantara mahasiswa itu anak nelayan, anak tentara, anak polisi," katanya saat berbincang dengan SuaraDepok.Com, Minggu (25/3).

Lalu apa yang akan dilakukan setelah SBY-Boediono jatuh?

"Harus dilakukan pemerintahan transisi. Ini adalah pemerintahan sementara yang kerjanya dibantu Komite Nasional Indonesia. Ini akan konstitusional, jika UUD 1945 dikembalikan kepada teks yang asli, dimana, pemerintahan transisi tertera di Pasal 4, Aturan Peralihan," sambungnya.

Lalu bagaimana dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM?

"Mahasiswa sadar penuh, bahwa ada agenda menaikkan BBM akan menyengsarakan rakyat. Harga-harga di masing-masing daerah akan melambung. Oleh karenanya, gerakan mahasiswa harus menolak. Namun, yang harus digarisbawahi, kenaikkan BBM ini adalah salah satu contoh nyata rezim mengkhianati empat tregard bangsa," lanjutnya.

Nando, panggilan akrabnya juga berkomentar soal kontroversi TNI yang diminta mengamankan aksi tanggal 27 besok. Ia mengingatkan bahwasanya, TNI lahir dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada fase ini, tentara dan rakyat adalah satu kesatuan utuh. Jadi, tentara tidak bisa mengkhianati rakyat dan berpihak pada rezim penindas rakyat.

"Yang jelas, sesuai pesan Jenderal Sudirman, TNI itu adalah tidak boleh alat partai dan alat kekuasaan," sambungnya.

Ia pun berpesan pada aparat kepolisian yang saat habis-habisan mempertahankan resim. "Polisi harus cerdas dan harus mampu menempatkan diri seperti Jenderal Hoegeng," imbuhnya. (udin)

http://www.suaradepok.com/?p=384

hidup mahasiswa pemuda pemimpin strategis bangsa & TNI tentara rakyat.. bahu-membahu lah menuju kedaulatan rakyat !!
:iloveindonesias:iloveindonesias:iloveindonesias

anarkianarki 25 Mar, 2012

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...