![[imagetag]](https://lh3-testonly.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tLM0pS8z8CwehEm2UqrirQFicJ4OrtEZhcEsbosaQshtzy1r4yKXT7r58YDUDswMHZ5rYPVTeE_yENWH35PpvM_8lrgrxfGok7ov37AVS0Q_TvvVe8lNIwnEMUcJ9Pnibqly-rva4omhDB=s0-d)
Mendagri: Kepala Daerah Ikut Demo Kita Tegur
Polhukam / Jumat, 30 Maret 2012 11:24 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan akan menegur kepala daerah yang terlibat unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Jika terbukti ikut unjuk rasa, akan kita tegur," kata Gamawan Fauzi usai acara penandatanganan nota kesepahaman antara Enam Kementerian Pelaksana PNPM Mandiri dengan BRI di Jakarta, Jumat (30/3).
Gamawan mengatakan, untuk sementara sanksi berupa teguran. "Jika setelah mendapatkan teguran kepala daerah tidak mengindahkan dan masih juga melakukan aksi unjuk rasa, kita akan menindaklanjuti," kata Gamawan.
Meski demikian, Gamawan tidak menyebutkan sanksi lanjutan apa yang dimaksud jika ada kepala daerah yang tidak mengindahkan teguran tersebut. Gamawan menegaskan, sanksi itu berlaku bagi semua kepala daerah apa pun partai politiknya. "Kita tidak melihat partai politiknya, ini berlaku bagi semua kepala daerah karena kepala daerah harus merupakan bagian dari sistem pemerintah pusat," katanya.
Pernyataan Gamawan terkait adanya beberapa pejabat di daerah yang ikut unjuk rasa menolak kenaikan BBM. Salah satunya adalah Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH.
http://www.metrotvnews.com/metromain...emo-Kita-Tegur
Ancaman Mendagri, Kepala Daerah: Siapa Takut?
Sabtu, 31 Maret 2012 | 06:01 WIB
TEMPO.CO, Denpasar-- Beberapa kepala daerah yang turun ke jalan menentang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak mengaku tak gentar menghadapi ancaman Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Mereka siap menerima sanksi teguran atau kemungkinan dicopot.
Misalnya Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Ia satu di antara 21 kepala daerah yang masuk daftar pejabat "mbalelo" versi Kementerian Dalam Negeri. Pastika siap dipanggil. "Saya akan menjelaskan semuanya bila dipanggil atau diberi peringatan Mendagri," ujar dia kemarin. Gubernur yang diusung PDI Perjuangan ini mengaku belum menerima surat panggilan maupun peringatan tersebut.
Wakil Wali Kota Surabaya Bambang D.H., yang menjadi koordinator unjuk rasa di Surabaya pada Selasa lalu, juga tak takut akan ancaman tersebut. Ia siap dipecat dari jabatannya. "Aku enggak mungkin bergerak melawan nuraniku, persetan dengan posisi. Aku tidak cari-cari untuk pertahankan posisi," ujar Bambang, yang juga Wakil Ketua PDI Perjuangan Jawa Timur.
Wali Kota Malang Peni Suparto mengatakan Menteri Dalam Negeri tak berhak mencopot pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat. Demo menolak kenaikan harga BBM sudah menjadi pilihannya. Karena itu, ia siap mempertanggungjawabkannya. "Kalau ditegur, ya, diam saja, jangan melawan," katanya.
Adapun Bupati Ngawi Budi Sulistyono mempertanyakan dasar Menteri Gamawan melayangkan teguran kepada kepala daerah yang mendukung penolakan kenaikan harga BBM. "Apa bentuk pelanggarannya?" tanya Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi ini. Bupati Ponorogo Amin, yang berasal dari Partai Golkar, juga siap diperiksa. "Akan saya lihat tegurannya apa," ucapnya.
Gamawan, Kamis lalu, mengatakan ada 21 kepala daerah yang mbalelo dan melanggar etika karena menentang kebijakan pemerintah pusat. Ia menegaskan akan memberi teguran kepada kepala daerah tersebut. "Ini melanggar etika penyelenggara pemerintahan," kata Gamawan.
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...pa-Takutbr-br-
Gubernur Gamawang Fauzi Ikut Menolak Kenaikan BBM Tahun 2005
Quote:
| Gubernur Sumbar Tolak Kenaikan BBM Kamis, 29 September 2005 | 18:22 WIB TEMPO Interaktif, Padang:Gubernur Sumatera Barat, Gamawan Fauzi, ikut menolak rencana Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Pernyataan ini ditandatangani Gamawan atas desakan ratusan mahasiswa yang unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di halaman Kantor Gubernur, Kamis (29/9). "Kami atas nama masyarakat Sumbar telah mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh disampaikan oleh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat bersikap menolak kenaikan harga BBM," kata Gamawan yang disambut riuh sorak sorai massa. Kesepakatan penolakan itu juga ditandatangani beberapa anggota DPRD Sumbar yang sebelumnya ikut turun ke jalan bersama mahasiswa dari gedung DPRDSumbar hingga ke kantor gubernur. Sebelumnya, ribuan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Padang mendatangi DPRD dengan puluhan bis kampus. Sambil membawa spanduk dan meneriakkan yel-yel membatalkan BBM, mereka meminta anggota dewan untuk ikut menolak kenaikan BBM. Para pengunjuk rasa diterima tiga anggota dewan yaituYulahyari Sastra dari komisi A, Petris (komisi C) dan Hendri Irawan (komisi D). Ketiga anggota dewan ini memahami dan mendukung penolakan mahasiswa. "Kenaikan BBM memang akan menambah beban rakyat," kata Petris. Akhirnya, ketiganya bersama mahasiswa berjalan ke kantor gubernur. Aksi ini sempat membuat Jalan di Khatip Sulaiman dan Jalan S.Parman macet. http://www.tempo.co.id/hg/nusa/sumat...-67283,id.html |
Begitulah manusia, mentang-mentang punya lidah tak bertulang, sering lupa dengan apa yang pernah di ucapkan dan dibuatnya di masa lalu. Padahal semua ucapan dan perbuatan manusia di dunia ini, sebesar zarrah pun, pasti ada rekamannya ... paling tidak kini ada di internet, di dunia maya sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Itu belum catatan malaikat yang pasti lebih rinci lagi
nandyaputr1 31 Mar, 2012
