SBY Isyaratkan Mulai Mei BBM Subsidi Bakal Dibatasi
Pejabat Negara & Kepala Daerah Dilarang Ngeluh Lagi
Jum'at, 27 April 2012 , 08:15:00 WIB
RMOL. Pemerintah akan mulai melakukan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Mei mendatang. Hal itu dilakukan untuk menekan anggaran subsidi. "Bulan Mei sudah siap, nanti saya yang akan jelaskan kepada masyarakat," ujar SBY saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2012 di Jakarta, kemarin.
Namun, dalam kesempatan tersebut SBY tidak merinci lebih jelas kapan waktu pelaksanaannya. Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan pem*batasan akan dilakukan per 1 Mei, tapi itu dibantah Menko Perekonomian Hatta Rajasa. SBY mengatakan, jika pemerintah tidak melakukan pembatasan atau pengaturan volume akan berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) yang sudah ditetapkan pemerintah bersama DPR.
Ia mengungkapkan, asumsi-asumsi dalam APBNP sudah mempertimbangkan soal kenaikan harga BBM Rp 1.500 per liter dan pemberian dana kompensasi Rp 35 triliun bagi masyarakat miskin guna mengantisipasi dampak kenaikan tersebut. Namun, setelah berlangsung proses politik di DPR yang terjadi, beberapa poin APBNP 2012 tidak sepenuhnya disetujui. Para wakil rakyat hanya membolehkan pemerintah menaikkan harga setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sementara itu, soal subsidi, yang disetujui justru opsi skenario kenaikan harga BBM.
Menurut SBY, hasil proses politik di DPR ini memberikan persoalan baru dalam APBN-P 2012, terjadi mismatch. Dengan harga minyak yang tinggi akan mengakibatkan subsidi BBM dan listrik melonjak tajam. Padahal pemerintah sudah mematok defisit anggaran di angka 2,2 persen.
Namun, jika anggaran subsidi melonjak, defisit dapat melampaui 3 persen dan itu bisa melanggar Undang-Undang. Dalam kaitan ini, SBY bertekad tidak akan mencari utang baru untuk menutup defisit anggaran. Karena itu, pemerintah telah merumuskan tiga solusi agar ekonomi Indonesia tetap terjaga dan fiskal tetap aman terkait tidak naiknya harga BBM. Pertama, mengurangi secara signifikan penggunaan BBM bersubsidi.
Dia juga meminta seluruh pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, TNI dan Polri memberi contoh penghematan. "Jangan lebih rewel atau mengeluh dibanding masyarakat lain. Tidak elok, sebagai abdi negara dalam keadaan seperti ini kita harus mengabdi kepada rakyat," saran Ketua Dewan Pembina Partai Demorat ini.
Kedua, dalam rangka penghematan dan pengendalian, Presiden mengakui ada pro dan kontra dan akan muncul masalah teknis di lapangan. Untuk itu, ia menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan aktif mengatasinya.
Selain program penghematan, pemerintah akan meningkatkan penerimaan dan pendapatan negara. Solusi ketiga, semua jajaran pemerintahan dan pemerintah daerah melakukan penghematan atas pengeluaran dan pembiayaan di wilayah masing-masing.
Di tempat yang sama, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, pembatasan tidak mudah dilakukan. Jika tidak siap akan menimbulkan konflik. Karena itu, pihaknya sedang mempersiapkan secara matang untuk menghindari ganguan. "Jadi jangan ribut tanggalnya kapan, kalau belum siap bisa ribut di pom bensin. Kita harus lakukan sosialisasi, karena pengawasan di lapangan tidak mudah," ujar wacik.
Dia pun membantah kabar maju mundurnya pembatasan BBM karena adanya tekanan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM). Wacik menegaskan, ATPM tidak bisa menekan dirinya. "Yang bisa nekan saya adalah rakyat," tegasnya dengan nada tinggi. Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengatakan, rencana penghematan akan dimulai pada awal Mei. Menurutnya, tidak jadi dinaikkannya harga BBM 1 April berdampak pada pembengkakkan anggaran. "Kita harus mengeluarkan anggaran Rp 5 triliun setiap bulannya karena BBM tidak jadi naik," katanya.
Agus mengatakan, dengan adanya dana kompensasi dan cadangan, pemerintah masih bisa mengantisipasi. Tapi ke depannya harus ada langkah penghematan untuk menekan volume BBM subsidi agar tidak terlampaui. "Kita komitmen tetap menjaga kuota BBM pada angka 40 juta kiloliter, tapi kenyataannya tahun lalu tembus 41,7 juta kiloliter. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan jumlah kendaraan tentu volumenya akan naik," jelas Agus.
http://ekbis.rmol.co/read/2012/04/27...akal-Dibatasi-
---------------
Bulan Mei? Lumayan untuk menambah amunisi pendemo "May Day" yang sebelumnya sudah dapat amunisi lainnya, penjualan organ tubuh TKI di malaysia itu ...
:beer:
Pejabat Negara & Kepala Daerah Dilarang Ngeluh Lagi
Jum'at, 27 April 2012 , 08:15:00 WIB
RMOL. Pemerintah akan mulai melakukan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Mei mendatang. Hal itu dilakukan untuk menekan anggaran subsidi. "Bulan Mei sudah siap, nanti saya yang akan jelaskan kepada masyarakat," ujar SBY saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2012 di Jakarta, kemarin.
Namun, dalam kesempatan tersebut SBY tidak merinci lebih jelas kapan waktu pelaksanaannya. Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan pem*batasan akan dilakukan per 1 Mei, tapi itu dibantah Menko Perekonomian Hatta Rajasa. SBY mengatakan, jika pemerintah tidak melakukan pembatasan atau pengaturan volume akan berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) yang sudah ditetapkan pemerintah bersama DPR.
Ia mengungkapkan, asumsi-asumsi dalam APBNP sudah mempertimbangkan soal kenaikan harga BBM Rp 1.500 per liter dan pemberian dana kompensasi Rp 35 triliun bagi masyarakat miskin guna mengantisipasi dampak kenaikan tersebut. Namun, setelah berlangsung proses politik di DPR yang terjadi, beberapa poin APBNP 2012 tidak sepenuhnya disetujui. Para wakil rakyat hanya membolehkan pemerintah menaikkan harga setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sementara itu, soal subsidi, yang disetujui justru opsi skenario kenaikan harga BBM.
Menurut SBY, hasil proses politik di DPR ini memberikan persoalan baru dalam APBN-P 2012, terjadi mismatch. Dengan harga minyak yang tinggi akan mengakibatkan subsidi BBM dan listrik melonjak tajam. Padahal pemerintah sudah mematok defisit anggaran di angka 2,2 persen.
Namun, jika anggaran subsidi melonjak, defisit dapat melampaui 3 persen dan itu bisa melanggar Undang-Undang. Dalam kaitan ini, SBY bertekad tidak akan mencari utang baru untuk menutup defisit anggaran. Karena itu, pemerintah telah merumuskan tiga solusi agar ekonomi Indonesia tetap terjaga dan fiskal tetap aman terkait tidak naiknya harga BBM. Pertama, mengurangi secara signifikan penggunaan BBM bersubsidi.
Dia juga meminta seluruh pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, TNI dan Polri memberi contoh penghematan. "Jangan lebih rewel atau mengeluh dibanding masyarakat lain. Tidak elok, sebagai abdi negara dalam keadaan seperti ini kita harus mengabdi kepada rakyat," saran Ketua Dewan Pembina Partai Demorat ini.
Kedua, dalam rangka penghematan dan pengendalian, Presiden mengakui ada pro dan kontra dan akan muncul masalah teknis di lapangan. Untuk itu, ia menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan aktif mengatasinya.
Selain program penghematan, pemerintah akan meningkatkan penerimaan dan pendapatan negara. Solusi ketiga, semua jajaran pemerintahan dan pemerintah daerah melakukan penghematan atas pengeluaran dan pembiayaan di wilayah masing-masing.
Di tempat yang sama, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, pembatasan tidak mudah dilakukan. Jika tidak siap akan menimbulkan konflik. Karena itu, pihaknya sedang mempersiapkan secara matang untuk menghindari ganguan. "Jadi jangan ribut tanggalnya kapan, kalau belum siap bisa ribut di pom bensin. Kita harus lakukan sosialisasi, karena pengawasan di lapangan tidak mudah," ujar wacik.
Dia pun membantah kabar maju mundurnya pembatasan BBM karena adanya tekanan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM). Wacik menegaskan, ATPM tidak bisa menekan dirinya. "Yang bisa nekan saya adalah rakyat," tegasnya dengan nada tinggi. Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengatakan, rencana penghematan akan dimulai pada awal Mei. Menurutnya, tidak jadi dinaikkannya harga BBM 1 April berdampak pada pembengkakkan anggaran. "Kita harus mengeluarkan anggaran Rp 5 triliun setiap bulannya karena BBM tidak jadi naik," katanya.
Agus mengatakan, dengan adanya dana kompensasi dan cadangan, pemerintah masih bisa mengantisipasi. Tapi ke depannya harus ada langkah penghematan untuk menekan volume BBM subsidi agar tidak terlampaui. "Kita komitmen tetap menjaga kuota BBM pada angka 40 juta kiloliter, tapi kenyataannya tahun lalu tembus 41,7 juta kiloliter. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan jumlah kendaraan tentu volumenya akan naik," jelas Agus.
http://ekbis.rmol.co/read/2012/04/27...akal-Dibatasi-
---------------
Bulan Mei? Lumayan untuk menambah amunisi pendemo "May Day" yang sebelumnya sudah dapat amunisi lainnya, penjualan organ tubuh TKI di malaysia itu ...
:beer:
tn.roziy 27 Apr, 2012
