Laporan PPATK yang menyatakan adanya temuan 2.000 transaksi mencurigakan di DPR mendapatkan perhatian dari pengamat politik, IGN Ari Dwipayana. Menurutnya, terjadi kartelisasi di lembaga politik DPR.
"DPR sudah lama menjadi wahana untuk mencari duit oleh kalangan politisi dan partai politik," jelas Ari Dwipayana ketika dihubungi itoday, Selasa (21/2).
Menurut Dosen Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) ini, ada kartelisasi di DPR, dimana politisi bekerjasama dengan korporasi dan partai politik untuk mendapatkan keuntungan, sehingga jelas partai politik pun akan "kecipratan" uang hasil kartel korupsi itu.
"Dengan adanya laporan PPATK ini, sudah seharusnya laporan tersebut ditelusuri lebih lanjut untuk membuktikan kebenarannya," kata Ari. "Sebab, kecurigaan publik atas lembaga DPR sudah besar," sambungnya.
Bagi pakar politik UGM ini, korupsi yang terjadi di DPR seperti Badan Anggaran dan komisi-komisi sudah biasa terjadi. Sebab menurutnya, korupsi politik selalu dekat dengan otoritas kekuasaan. Untuk itulah diperlukan sebuah pengawasan yang bersifat preventif.
Namun Ari juga menyayangkan sikap PPATK yang baru membongkar adanya 2.000 transaksi mencurigakan ke DPR sekarang. Dan berharap mudah-mudahan ke depannya PPATK lebih berani mengungkapkan adanya transaksi mencurigakan yang melibatkan pejabat publik.
"PPATK harus berani mengungkap adanya transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan korupsi publik," pungkasnya.
Sumber
Ga aneh kalo banyak anggota DPR yang ditangkep2in KPK
"DPR sudah lama menjadi wahana untuk mencari duit oleh kalangan politisi dan partai politik," jelas Ari Dwipayana ketika dihubungi itoday, Selasa (21/2).
Menurut Dosen Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) ini, ada kartelisasi di DPR, dimana politisi bekerjasama dengan korporasi dan partai politik untuk mendapatkan keuntungan, sehingga jelas partai politik pun akan "kecipratan" uang hasil kartel korupsi itu.
"Dengan adanya laporan PPATK ini, sudah seharusnya laporan tersebut ditelusuri lebih lanjut untuk membuktikan kebenarannya," kata Ari. "Sebab, kecurigaan publik atas lembaga DPR sudah besar," sambungnya.
Bagi pakar politik UGM ini, korupsi yang terjadi di DPR seperti Badan Anggaran dan komisi-komisi sudah biasa terjadi. Sebab menurutnya, korupsi politik selalu dekat dengan otoritas kekuasaan. Untuk itulah diperlukan sebuah pengawasan yang bersifat preventif.
Namun Ari juga menyayangkan sikap PPATK yang baru membongkar adanya 2.000 transaksi mencurigakan ke DPR sekarang. Dan berharap mudah-mudahan ke depannya PPATK lebih berani mengungkapkan adanya transaksi mencurigakan yang melibatkan pejabat publik.
"PPATK harus berani mengungkap adanya transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan korupsi publik," pungkasnya.
Sumber
Ga aneh kalo banyak anggota DPR yang ditangkep2in KPK
reddy.lancaster 21 Feb, 2012
